Nasib Prabowo di Pilpres 2019


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuat pengakuan mengapa dirinya akhirnya mau maju dalam Pemilihan Presiden 2019. Menurut Prabowo, semula dirinya ingin beristirahat dalam dunia politik karena umur. Namun karena melihat kondisi rakyat yang tidak makmur lantaran pemerintah saat ini dianggap tak peduli dengan nasib rakyat Indonesia, Prabowo mengaku siap menerima mandat itu, maju kembali sebagai capres 2019.

“Ternyata di saat saya harus pensiun, di saat saya harus istirahat, saya melihat negara saya berada dalam keadaan yang tidak adil dan tidak makmur,” kata Prabowo dalam pidatonya pada deklarasi buruh KSPI terhadap Capres 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 1 Mei 2018.

Prabowo menyebut, kondisi Indonesia tidak makmur salah satunya karena elite Indonesia tidak mampu melihat dan menjaga kepentingan rakyat Indonesia, serta tak bisa menjaga kekayaan Indonesia.

Prabowo Subianto

“Saya melihat elite-elite Indonesia, entah bodoh atau entah apa, atau memang mereka hatinya sudah beku, atau memang mereka tidak cinta sama bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo di depan para buruh yang tergabungd alam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan siap menerima mandat untuk maju dalam Pilpres. “Saya memutuskan kepada diri saya sendiri bahwa apabila rakyat saya masih membutuhkan saya, apabila rakyat saya masih ingin memakai tenaga, jiwa dan raga saya, Prabowo Subianto, maka saya siap melaksanakan tugas,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, ia justru bahagia atas pilihan hidupnya itu. “Karena orang tua saya itu dulu selalu mengajarkan saya, Prabowo apa pun yang kau kerja, apapun kau hasilkan selalu bela rakyatmu, selalu bela rakyat miskin, itu tugasmu sebagai anak saya,” Prabowo mengenang.

Prabowo Nilai Pemerintah Terlalu Manjakan Kepentingan Asing

Prabowo mengatakan, saat ini rakyat golongan ekonomi ke bawah semakin susah. Salah satu penyebabnya karena kekayaan hanya dikuasai segelintir orang. Selain itu, aset-aset vital juga sudah dikelolah asing.

“Kita melihat kekayaan kita lari terus ke luar, kemudian aset aset yang vital dan strategis dikuasai oleh kekuatan asing. Sekarang ini rakyat kita mau disuruh makan apa,” ucap Prabowo.

Bukan Anti Asing

Kendati demikian, Prabowo menapik bila disebut dirinya anti asing. Dia hanya ingin pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dibandingkan asing

“Kita harus mengurus rakyat kita dulu. Rakyat kita harus bekerja yang layak, itu pekerjaan kita. Enggak neko-neko kok. Kalau buka pintu untuk tenaga kerja asing, nanti rakyat kita kerja apa” ungkap dia.

Yang seperti itu, lanjut Prabowo tidak dilakukan pemeritah. Ia justru melihat sekarang ini pemerintah Indonesia terlalu memanjakan kepentingan asing.

“Coba dicek di Amerika aja merekq sudah mau bikin tembok, di australia , mereka nangkep orang-orang masuk perbatasan ilegal, di Malaysia TKI ilegal kita dicambuk,” dia menandaskan.

Dukung Prabowo di Pilpres 2019, KSPI Siap Sumbang 10 Juta Suara

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mengupayakan lima sampai sepuluh juta suara untuk Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2019. Hal itu disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal saat peringatan Hari Buruh Sedunia, Selasa, 1 Mei 2018.

Prabowo Subianto

“Kami akan bekerja keras untuk Prabowo Subianto. Lima sampai sepuluh juta suara tenaga kerja buruh kami usahakan untuk memenangkan Prabowo Subianto,” kata Said Iqbal di kawasan Istora Senayan, Jakarta.

Dia mengklaim kelompoknya telah menghimpun anggota sebanyak 2,2 juta orang. “Kalau dengan keluarga hampir 5,7 juta orang.”

Said mengatakan personelnya siap untuk mengerahkan sumber dayanya, salah satunya melalui jaringan kelompok pengemudi ojek online dan taksi online yang berafiliasi dengan KSPI. “Go-jek, Grab-Car siap menangkan Prabowo? Mainkan Whatsappnya!”

Dia pun mengatakan awak KSPI siap menggalang suara untuk Prabowo Subianto menggunakan serangan udara alias jaringan internet. “Siapin Whatsapp, Twitter, dan FB mulai serangan udara, presidennya siapa? Prabowo!” kata Said.

Dukungan kepada Prabowo Subianto itu diberikan setelah mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu sepakat menandatangani kontrak politik yang berisikan sepuluh tuntutan buruh dan rakyat alias Sepultura.

Kontrak Politik Prabowo dengan KSPI untuk 2019

Menurut Prabowo, kontrak politik itu dinilai dapat mendorong kesejahteraan rakyat kecil sekaligus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pihak pertama (Prabowo) sepakat apabila terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024 siap melaksanakan kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya bagi para pekerja buruh,” tuturnya saat membacakan kontrak politik di Jakarta, Selasa 1 Mei 2018.

Prabowo Subianto

Berikut adalah 10 kontrak politik Prabowo Subianto dan KSPI:

1. Meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat dengan cara mencabut PP Nomer 78 Tahun 2018 dan menambah jumlah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar pertambahan upah minimum dari 60 KHL menjadi 84 KHL.

2. Revisi jaminan pensiun Nomer 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60% dari upah.

3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh honorer dan masyarakat yang kurang mampu.

4. Setop perbudakan modern berkedok outsourching honorer dan pemagangan.

5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang menyerbu Indonesia.

6. Mengantar buruh Honorer dan tenaga honorer K2 menjadi aparatur sipil negara serta memberlakukan upah minumum bagi honorer non kategori dan buruh swasta PAUD, Madrasah, dan Yayasan.

7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN bagi anak pekerja buruh hingga Perguruan Tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi.

8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai alat transportasi umum dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.

9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka 0%.

10. Meningkatkan Pendapatan pajak dan tax rasio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu serta menjadikan koperasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber penguatan ekonomi nasional. Serta memastikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Tiga Kemungkinan Nasib Prabowo di Pilpres 2019

Pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai semakin menguatkan spekulasi tentang langkah Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, saat ini ada tiga kemungkinan yang akan dilakukan Prabowo di 2019.

Pertama, Prabowo akan menjadi calon wakil presiden (Cawapres) Joko Widodo (Jokowi). Spekulasi itu kata Adi, didasarkan pada pertemuan antara Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

“Pertemuan antara Prabowo dengan Pak Luhut tentu bukan pertemuan minum kopi biasa,” kata Adi kepada¬†SINDOnews, Senin (30/4/2018).

Kemungkinan kedua lanjut Adi, Prabowo akan maju sebagai calon presiden (Capres). Ketiga, Prabowo akan menjadi king maker dan menunjuk calon lain bertarung di Pilpres 2019.

Dalam kondisi seperti ini lanjut Adi, Sekber juga bisa digunakan untuk berdiskusi dan menggodok situasi jelang Pilpres 2019, termasuk apakah nanti jadi mengusung Prabowo atau tidak.

“Jadi sebelum tanggal 10 Agustus 2018, tiga kemungkinan itu masih bisa terjadi bagi Prabowo,” ucap Adi.

Diskusi di Facebook


Like it? Share with your friends!

Redaksi Portal
Platform media yang independen/netral tidak berpihak kepada siapapun yang menyajikan berita dari media arus utama di Indonesia.